Pengurus Besar Blogger Himpunan Mahasiswa Islam » Gerakan Mahasiswa

pergerakan mahasiswa, mati surikah?

zulfiadi ahmedy — Tue, 13 Apr 2010 06:15:19 +0000

Mahasiswa adalah kaum terpelajar muda yang berada pada level tertinggi suatu proses pendidikan, dimana pada diri merekalah terdapat sebuah tumpuan harapan rakyat yang sangat besar. Peranan mahasiswa sesungguhnya sebagai individu-individu yang berusaha menyesuaikan diri dengan orang-orang atau golongan yang berusaha mengubah tradisi, dengan demikian akan terjadi perubahan tradisi yang lebih baik dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sejatinya Mahasiswa bergerak melalui mekanisme pendidikan aktif dan independensinya tidak dicemari oleh berbagai kepentingan sosio cultural politice yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat. Maka muncullah pelaku pergerakan pembelaan rakyat yang sering diistilahkan dengan aktivis kampus.
Aktivis kampus adalah mahasiswa yang mau berpikir, berjuang, dan bersedia menjadi pelaku perubahan yang mengarah pada perbaikan nasib bangsa dengan segenap kemauan dan kemampuan. Mereka bergerak di jalur politik dan aktivis imajiner atau apapun itu adalah bagian dari dunia kampus. Sebagai miniatur negara, kampus memang memiliki keragaman, baik dari aktivitas, pola pikir sampai dengan identitas. Dan dari perbedaan atau pluralitas itu kampus menjadi tempat lahirnya banyak pelaku perubahan yang kemudian berbaur dengan masyarakat.
Gerakan mahasiswa tampaknya memang sudah menjadi tuntutan zaman. Ia timbul tenggelam dalam pergolakan bangsa-bangsa yang ingin menata kehidupan demokrasinya secara lebih beradab antara lain dengan mengikut sertakan suara-suara kaum mudanya. Fenomena-fenomena gejolak mahasiswa di tanah air yang eskalasinya sangat luas ini, mengingatkan kita kembali pada sinyalemen seorang pengamat gerakan mahasiswa, Philip G. Albach, bahwa aktivitas kemahasiswaan di dunia ketiga tetap merupakan suatu faktor penting.
Pentingnya peran mahasiswa ini layak kita garis-bawahi, tidak hanya terletak pada posisinya yang cenderung “elitis” sehingga membuat mereka merasa memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakatnya. Tapi, juga berkaitan dengan struktur dan lembaga politik di negara-negara berkembang yang dinilai belum mapan, sehingga meniscayakan dampak langsung aktivitas mahasiswa atas politik. Dan juga yang paling utama adalah keterlibatan moral dalam proses politik bangsanya, untuk menemukan sebuah kebenaran yang diidam-idamkan rakyat, yang telah berusaha memulihkan kualitas kehidupan bangsanya. Bukan hanya kualitas hidup yang dicerminkan dalam hal-hal yang bersifat material, tapi yang terpenting juga kualitas demokrasi atau martabat manusia itu sendiri.
Akan tetapi, banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah kaum intelektual murni yang diharapkan masyarakat awam, karena dipandang bebas dari kepentingan politis elit tertentu, mereka tidak mengerti akan substansi dari Tri Darma Perguruan Tinngi itu sendiri. Sehingga sebagian diantaranya salah kaprah akan ke-eksistensian mereka sendiri sebagai agent of change, beranggapan bahwa kuliah hanya sebagai salah satu syarat utama untuk mencari kerja, juga mungkin hanya sebatas ikut trend global bahwa kuliah adalah suatu lifestyle anak muda masa kini dengan berbagai corak tingkah laku yang sebenarnya dapat menghancurkan identitas kemahasiswaan di mata masyarakat.
Mahasiswa saat ini terjebak dengan pemikiran bahwa tugas intelektualitas mereka telah usai pasca reformasi 1998, dan hanya dapat membanggakan reformasi yang telah diperjuangkan oleh para pendahulunya. Mereka tidak bisa merawat dan minimal tidak mampu untuk mengontrol dinamika kehidupan ideal yang diharapkan dari reformasi. Ditambah dengan pola pendidikan praktis dan statis dimana mahasiswa hanya kuliah dengan cara mendengar dan mengikuti aturan baku yang diterapkan kampus, sehingga menghambat pola pikir dan kreatifitas mahasiswa, sejatinya mereka harus dinamis dan tidak dapat dikurung oleh aturan-aturan yang dapat membungkam suara murni dari pergerakan mahasiswa.
Mahasiswa, kampus dan politik merupakan tiga entitas yang dapat saling berikatan. Di kampus, mahasiswa tidak hanya mengisi aktivitas dengan belajar. Mahasiswa dengan berbagai peran sosialnya dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial-politik. Aktivitas ini sekurang-kurangnya dapat dilihat pada fenomena pemerintahan mahasiswa sebagai wujud dari politik kampus. Sebagian kecil mahasiswa memilih menjadi aktivis kampus untuk bisa mewujudkan peran tersebut.
Peran tersebut menjadi tantangan sulit bagi mereka yang belum berpengalaman sama sekali, sehingga seringkali terlihat rapuh dan berkembanglah stigma skeptis dari pemikiran mereka. Sedangkan yang sudah berpengalaman tidak mampu untuk merangkul semua elemen kampus karena beranggapan bahwa hanya dialah yang mampu untuk memimpin suatu pergerakan mahasiswa yang sesungguhnya, sehingga tidak mendapatkan kepercayaaan dari yang lain, hanya bergaul dengan orang-orang tertentu yang dianggap sepadan dengannya (elitis). Tidak pernah mau mendengarkan statement dari mahasiswa yang berada di luar komunitas mereka. Ditambah lagi dengan jumlah mereka yang tidak sampai 11% dari total mahasiswa per kampusnya, dukungan yang tidak didapatkan dari mahasiswa lainnya, skeptisisme tenaga pendidik kepada mereka, juga menjadi hal yang dapat membuat mereka kehilangan directly confidental. Realita bahwa ada hal yang dilupakan oleh aktivis kampus hari ini yakni kondisi teman-temannya yang lain, yang katakanlah non aktivis, dan anggapan bahwa non aktivis adalah apatis. Juga kurangnya peran dari kawan-kawan yang menamakan dirinya sebagai aktivis dengan embel-embel fungsinya untuk melakukan proses penyadaran terhadap mahasiswa lain untuk berjuang membela rakyat secara bersama-sama. Hal tersebutlah yang menjadikan mahasiswa terpecah belah, kemudian terjadi evolusi penyekatan dan pengotakan yang berakibat pada tidak terjadinya harmonisasi di kampus. Pengkotakan komunitas ini akhirnya menjadi semakin kuat. Masing-masing komunitas saling mengklaim bahwa ideologi merekalah yang tepat untuk diperjuangkan dan diterapkan dalam perkembangan masyarakat banyak. Sehingga mereka terjebak dalam sebuah kerangka pemikiran yang menempatkan manusia sebagai objek, bukan lagi sebagai subjek.
Statement inilah yang tanpa disadari mengikis kemurnian perjuangan intelektual mereka. Seringkali pada realitanya pergerakan mereka hanya untuk menunjukan eksistensi komunitas mereka saja di muka khalayak ramai dengan mengatasnamakan rakyat. Pergerakan ini seringkali tidak tahu apa yang seharusnya diperjuangkan, mereka tidak mampu menganalisis problema kehidupan sosial kultural politik yang terjadi dalam masyarakat, tanpa tedeng aling-aling langsung mengadakan aksi atas nama pembelaan terhadap rakyat, padahal dengan aksi merekalah masyarakat kehilangan something of trusting kepada mereka. Masyarakat dibuat bingung dengan aksi pembelaan mereka, pembelaan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat, malah tidak sesuai pada tempatnya. Jauh melenceng dari kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan rakyat.
Yang lebih ironis, ada pergerakan atas permintaan elit tertentu untuk memprotes suatu kebijakan yang merugikan kaum elit tersebut, menggunakan mahasiswa sebagai alat bantu penentang kebijakan yang seolah-olah nantinya dipandang masyarakat sebagai kebutuhan rakyat karena diperjuangkan oleh mahasiswa. Mahasiswa tersebut nantinya mendapatkan imbalan tertentu atas aksi yang telah dilakukan. Pergerakan mahasiswa seperti ini tidak seharusnya diacungkan jempol, mereka berteriak-teriak lantang atas nama pembelaan rakyat, akan tetapi dibalik itu terdapat kepentingan elit tertentu, sebenarnya hal ini tidaklah membentuk mental pejuang intelektual pembela rakyat yang sejati, tapi membentuk mental-mental penjilat yang merusak moral masyarakat sendiri.
Perpecahan mahasiswa juga sangat terasa ketika saat pemilihan ketua sebuah lembaga kemahasiswaan, apakah pada level universitas, fakultas dan bahkan pada level jurusan/program study sekalipun. Dapat dilihat dimana kandidat A menjadi pesaing ketat kandidat B dan seterusnya, berbagai ideologi dan strategi komunikasi aktif dikembangkan dan diterapkan dengan berbagai cara, termasuk permainan curang sekalipun. Pasca pemilihan, kandidat terpilih hanya menempatkan orang-orang yang telah membantunya pada saat kampanye, dan hanya yang se-ideologi dengannya yang dimasukkan dalam struktur kepengurusan kabinetnya. Yang berada di luar garis komunitas ideologinya tidak boleh mendekati kepengurusan yang dipaksakan ini, sehingga menempatkan orang-orang non qualified untuk mengatur sirkulasi perjuangan mahasiswa yang seutuhnya. Hal inilah kemudian yang membuat lembaga kemahasiswaan tidak mampu mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan masyarakat, sehingga kehilangan jati diri dan kepercayaan dari mahasiswa lainnya.
Sudah saatnya aktivis merubah pola pikir, merubah paradigma statis bahwa aktivis tidak lagi mampu menjadi pembela rakyat. Aktivis sekarang harus menjadi pilar intelektual terhadap problema rakyat. Serta bersih dari kepentingan politis elit atas. Sebelum ke dunia luas, sejatinya harus menyelesaikan problem yang berada dalam lingkungan kampus terlebih dahulu, membebaskan mahasiswa dari jeratan aturan yang merugikan eksistensi mahasiswa. Ini memang sangat ironis, tapi tidak akan menjadi beban ketika yang diperjuangkan adalah kepentingan bersama, dalam artian kaum aktivis tersebut ikut memperjuangkan kepentingan mahasiwa yang terkesan apatis secara konkrit, yang notabene tidak berani bicara dan bertindak walaupun pada dasarnya mereka juga ikut merasakannya. Aksi untuk kepentingan bersama adalah langkah mulia, yang pasti akan ada yang mendukung, walaupun kebanyakan hanya dalam hati. Yang pasti posisi mahasiswa sebagai jangkar dan oposisi yang selalu mengambil garis tegas terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap rakyat, baik kampus maupun masyarakat luas harus tetap dijaga.
Kita yakin kultur yang baik tak mungkin dibina dengan cara-cara manipulatif dan kotor seperti yang sering kita dengar kalau orang-orang tengah mengecam strategi politik. Mungkin yang harus kita jawab lebih dahulu, apakah perjuangan moral aktivis saat ini benar-benar bisa mempertahankan kemurniannya dari berbagai corak intervensi atau luput dari kepentingan pihak-pihak tertentu? Setelah perjuangannya berhasil, apakah mereka bisa menghindarkan diri dari sikap-sikap easy going, arogansi, sikap membusungkan dada, kekerasan, brutalisme, radikalisme, seperti yang sering kita dengar dari orang-orang yang tidak setuju dengan aksi perjuangan mahasiswa ataupun dari geliat kaum oportunis dan pragmatis yang senantiasa membonceng di balik rintihan anak zamannya?
Dalam gerakan mahasiswa, apalagi jika berpretensi sebagai gerakan moral, bukanlah ukuran kalah atau menang, atau kuat dan lemah, tapi kebenaran yang menjadi perhitungan. Yang menjadi fokus haruslah tetap isu yang mereka kumandangkan, yaitu isu monumental yang harus segera diperjuangkan secara bersama-sama tanpa perpecahan konsep yang berarti. Seandainya pun tidak berhasil, gerakan aktivis mahasiswa akan tetap dikenang sebagai hati nurani zamannya, asalkan mereka tetap pada jalur tanpa kekerasan. Bagi pergerakan mahasiswa tanpa kekerasan, pemisahan gerakan moral dan gerakan politik tidak lagi relevan, karena moral harus juga diperjuangkan secara politik, dan aksi pergerakan politik aktivis mahasiswa harus dijalankan dengan prinsip moral. Semoga gelar aktivis bukan dimaknai sebagai suatu status sosial yang perlu dibanggakan, tapi menjadi sebuah posisi yang harus bisa dipertanggung jawabkan. Perjuangan adalah kenyataan, dan kenyataan yang akan mengantarkan perjuangan kita.

oleh Zulfiadi Ahmedy (Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan FISIP Unsyiah Banda Aceh)

opposite for freedom

Dualisme HMI; Antara Yasir, Sumayyah, dan Ammar bin Yasir

ressay — Mon, 02 Nov 2009 21:23:38 +0000

Salah satu diantara banyak pertanyaan yang pasti saya dengar saat berdiskusi tentang HMI dengan mahasiswa baru ialah pertanyaan soal perpecahan HMI menjadi HMI (DIPO) dan HMI (MPO). Selalu saja pertanyaan ini mengisi ruang-ruang dialog antara mahasiswa baru dengan pengurus HMI. Dan biasanya pertanyaan tersebut disusul dengan pertanyaan lanjutan seputar siapa yang benar dan siapa yang salah (tersesat).

Saya tertarik untuk sedikit memberikan pendapat terkait persoalan dualisme HMI ini. Ketertarikan sayani muncul ketika membaca artikel adu pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang sesat di beberapa website.

Jika kita berbicara tentang sejarah HMI, maka fase-fase sejarah HMI sudah dimulai sejak awal berdirinya pada tahun 1947. Fase tersebut merupakan fase perjuangan pasca kemerdekaan RI. HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam saat itu turut berkontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tahun 60-an merupakan tahun perjuangan HMI melawan ideologi komunisme dan Fase penting lain adalah pada tahun 1985 dimana saat itu di Indonesia diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, tentang organisasi kemasyarakatan. Aturan tersebut memuat kebijakan soal azas tunggal yaitu Pancasila. Semua ormas dan orpol diharuskan merubah azas organisasi mereka menjadi Pancasila.

Pada HMI kebijakan ini sampai membuat perpecahan di tubuh organisasi dan mencapai puncaknya pada kongres HMI XVI yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 24-31 Maret 1986, dimana ada beberapa kader HMI menyatakan dirinya sebagai HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap menjaga Islam sebagai azas organisasi. Sedangkan HMI yang memilih strategi menuruti perintah penguasa saat itu untuk merubah azas organisasi menjadi Pancasila, sering disebut sebagai HMI (DIPO). DIPO sendiri merujuk pada nama jalan sekretariat PBHMI yaitu jalan Diponegoro.

Dalam perjalanan sejarah organisasi ini, ada beberapa oknum kader HMI (DIPO) maupun HMI (MPO) yang sering kali mengklaim bahwa dirinyalah yang betul-betul HMI. Oknum kader HMI (DIPO) menganggap bahwa HMI (MPO) merupakan organisasi ekstrem dan kaku. Begitu juga sebaliknya, oknum kader HMI (MPO) menganggap HMI (DIPO) sudah tersesat dengan mengganti azas organisasi mereka dari Islam menjadi Pancasila.

Sampai hari ini, persoalan ini masih saja menimbulkan polemik di beberapa cabang. Bahkan terakhir saya membaca tulisan mengenai polemik antara HMI (DIPO) dan HMI (MPO) Cabang Semarang. Seperti biasanya, masing-masing diantara mereka mengklaim dirinya merupakan pewaris sah dari organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane ini.

Kalau boleh saya berpendapat dan sekaligus menjawab pertanyaan mahasiswa baru soal pihak mana yang berada pada kebenaran, maka saya dengan tegas mengatakan bahwa keduanya benar. Mungkin Anda akan memprotes saya dengan mengatakan bahwa mustahil kebenaran ada dua.

Menurut saya, kebenaran itu memang harus satu. Mustahil kebenaran itu ada dua. Tetapi, itu kebenaran yang bersifat mutlak. Sedangkan kebenaran yang saya maksud disini ialah kebenaran subyektif. Kebenaran yang diklaim oleh masing-masing pihak atas dasar sudut pandang masing-masing.

Jika saya memandang persoalan dualisme HMI ini, saya jadi teringat dengan sejarah mengenai keluarga salah seorang sahabat Nabi, Ammar bin Yasir. Dialah yang pernah disebut dalam sebuah hadits Nabi, ”Siapa yang memaki-maki Ammar Bin Yasir, Allah akan memaki-maki dia. Barang siapa yang memusuhinya, Allah akan menjadi musuh dia. Barangsiapa yang merendahkan Ammar, Allah pun akan merendahkan dia.”

Kisah keluarga Ammar bin Yasir ini kemudian diabadikan dalam Al-Qur’an, tepatnya surat An-Nahl ayat 106.

Ammar bersama orangtuanya, Sumayyah Binti Kahiyyat dan Yasir pernah disiksa oleh Abu Jahal Bin Hisyam ditengah-tengah padang pasir, ramdha. Saat tahu tentang itu, Rasulullah datang dan berkata, “Hai keluarga Yasir, sabarlah! Kalian dijanjikan pahala surga.”

Bahkan mereka diancam akan dibunuh jika tidak meninggalkan agama Islam. Kedua orangtua Ammar, Yasir dan Sumayah, tetap berpegang teguh memegang Islam dengan berani berujar di hadapan para musyrikin, “Kami yang sudah suci dengan Islam tidak mau mengotorinya lagi.” Mendengar itu para musyrikin marah dan akhirnya membunuh keduanya dengan tombak. Atas tindakan itu, akhirnya Ammar tidak bisa apa-apa selain menuruti kaum musyrikin. Ia dihadapan para pemuka musyrikin melontarkan cacian dan makiannya kepada Rasulullah dan langsung menyatakan keluar dari agama Islam. Kejadian itu pun diketahui Nabi. Selang beberapa hari setelah kejadian itu turunlah ayat kepada Nabi, “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap beriman (Dia tidak berdosa)” (QS An-nahl:106).

Berdasarkan ayat ini umat Islam pada waktu itu diizinkan untuk melakukan taqiyyah dalam rangka menjaga keselamatan. Taqiyyah ialah sikap untuk menampakkan kekafiran dan menyembunyikan kebenaran. Inilah yang dilakukan Ammar yang terpaksa mencaci maki Nabi dan menyatakan keluar dari Islam untuk penyelamatan jiwanya. Dan tindakan taqiyyah yang dilakukan Ammar tadi dibenarkan oleh Nabi, “Kalau mereka kembali menyiksamu lagi, ucapkan cacianmu padaku; Allah akan mengampunimu dikarenakan kamu terpaksa melakukannya.”

Jika diibaratkan, HMI (MPO) adalah Sumayyah dan Yasir. Mereka berteriak lantang ketika penguasa dzalim saat itu memaksa untuk menggadaikan keimanan mereka. Mereka menantang penguasa dzalim saat itu dengan teriakan, ”Kami yang sudah suci dengan Islam tidak mau mengotorinya lagi.” Tentu sikap mereka ini mendapatkan tekanan dari penguasa yang berkuasa. Dan hal ini yang memaksa mereka untuk bergerak secara bawah tanah.

HMI (DIPO) merupakan Ammar bin Yasir di bangsa ini yang bertaqiyyah. Mereka menuruti kemauan penguasa untuk melepaskan keislaman dari azas organisasi yang mereka kendarai. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan eksistensi organisasi ini. Secara lisan dan sikap mereka merubah azas mereka dari Islam menjadi Pancasila. Tetapi dalam hatinya masih tersimpan ruh Islam. Meskipun telah terjadi perubahan azas HMI dari Islam menjadi Pancasila namun HMI (DIPO) tetap menjadikan Islam sebagai landasan juangnya. Konsistensi mereka terhadap Islam tampak pada saat mereka menyiasati isi dari Anggaran Dasar HMI sehingga tidak bertentangan dengan kehendak penguasa tetapi juga tetap membawa spirit keislaman.

Seperti kita ketahui bersama bahwa awalnya HMI (DIPO) berazaskan Pancasila yang tertuang dalam Pasal 4 Anggaran Dasar HMI. Namun semenjak diberlakukannya azas tunggal, HMI merubah isi Anggaran Dasar. Pada Anggaran Dasar pasca diberlakukannya azas Tunggal Pancasila, ditambahkan 1 (satu) pasal tentang identitas, yaitu Pasal 3 Anggaran Dasar yang berbunyi bahwa ”HMI menghimpun mahasiswa yang beridentitaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah”. Pasal tentang azas terdapat pada Pasal 4 Anggaran Dasar yang berbunyi ”organisasi ini berasaskan Pancasila”.

HMI (DIPO) percaya bahwa penguasa itu tidak akan bercokol di tahta tiran selama-lamanya. Mereka percaya suatu saat penguasa itu akan tumbang dan mereka akan kembali lagi pada azas awal dari organisasi ini yaitu Islam.

Dan akhirnya pada Kongres Jambi 1999 HMI benar-benar kembali ke Khittah awal. Mereka kembali mengenakan Islam sebagai azas organisasi.

Seperti itulah analogi dualisme HMI bahwa ternyata keduanya sama-sama benar. Benar menurut ukuran dan sudut pandang masing-masing. HMI (MPO) merupakan cerminan orang-orang yang konsisten terhadap apa yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan HMI (DIPO) ialah cerminan orang-orang yang terpaksa berucap kata kafir walaupun sebenarnya dalam hati mereka tetap beriman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya dari bahaya para tiran, baik tiran agama maupun tiran politik.

Dengan kembalinya azas HMI (DIPO) menjadi Islam, maka tidak seharusnya kedua organisasi ini, baik DIPO maupun MPO, untuk tetap membiarkan perpecahan ini terjadi. Tidak ada alasan lagi bagi HMI DIPO dan MPO untuk berpecah. Karena akar permasalahan perpecahan tersebut sudah tidak ada lagi. Keduanya sudah sama-sama berazaskan Islam.[]

Oleh: Yasser Arafat

Ketua Bidang Pembinaan Anggota

HMI Cabang Surakarta

HMI ON THE MOVE

Khoiril — Thu, 24 Sep 2009 16:34:20 +0000

Posting ini di sadur dari proposal “HMI ON THE MOVE” HMI Cabang Jember Komisariat Sastra yang disusun tanggal 5 februari 2006 yang saya rasa masih relevan dengan kondisi perkaderan HMI komisariat-komisariat lain.

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maka Penyayang.

Dengan segenap rasa sukur ke hadirat Allah SWT, kami menyusun proposal ini, untuk mewujudkan sebagain dari tugas sejarah yang dibebankan kepada kami, terutama sebagai pribadi yang pernah aktif dan menjalani perkaderan di HMI.

I. TRADISI DAN WARISAN PERKADERAN SEBAGAI IDE DASAR

Perkaderan merupakan inti utama kekuatan HMI yang hari ini menggenapkan usianya yang ke-62. Perkaderan bukanlah semata-mata proses pewarisan tradisi dan sejarah HMI, tetapi juga merupakan cara HMI merespon, mengadaptasi, dan mengambil peranan yang disediakan oleh sejarah. HMI hidup mati bersama sejarah bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia.

Perkaderan, pada skala ruang lingkup sosial yang lebih kecil, mengemuka dalam berbagai entitas. Salah satu entitas yang terpenting diantaranya adalah pembentukan komunitas (community building). Di era dimana peranan teknologi yang berkembang pesat dan semakin mempermudah cara hidup manusia, proses pengorganisasian sosial dalam kehidupan manusia seringkali justeru tertinggal.

Atomisme, individualisme, anti-sosial, kehilangan makna, dan menguapnya dimensi-dimensi spiritual dari kehidupan, untuk sebagian merupakan akibat yang sulit dihindari dari berkembangnya teknologi, yang telah merambah ke segala sudut kehidupan manusia, dan secara tidak sadar menjadi ancaman baru bagi kebebasan manusia.

Teknologi, betapapun, harus bertujuan melayani hidup yang semakin berkualitas, dan mempertinggi tanggungjawab sosial-kemanusiaan. Dalam scope perkaderan, teknologi berarti mempertinggi kesanggupan kader, untuk mengartikulasikan tujuan-tujuan HMI, memperluas wilayah perwujudannya, yang secara kreatif dibuat untuk mengembangkan tradisi-tradisi baru yang positif, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan aktual yang dimunculkan oleh kemajuan.

Akhirnya, Islam baik sebagai agama, way of life, maupun guiding principles, merupakan sumber yang tiada habis-habisnya memberi petunjuk, inspirasi, dan koreksi, bagi HMI, dalam menempuh perjalanan yang panjang untuk menunaikan tugas sejarahnya.

HMI Komisariat adalah wahana perkaderan yang memiliki arti strategis, untuk selalu berada sejalan dengan perkembangan kemajuan, baik pada tingkatan sosial maupun kebudayaan. Justeru karena posisi Komisariat yang langsung berada di garda terdepan kehidupan mahasiswa, maka Komisariat pada hakekatnya berada di tengah arus sejarah kemajuan masyarakat.

II. PERKADERAN DAN TANTANGAN EKSTERNAL YANG BERSIFAT KONTEMPORER

Perkaderan, karena sifatnya sebagai aktivitas yang hidup, berkelanjutan, dan berkembang sejalan dengan kondisi aktual dalam masyarakat, dengan sendirinya juga akan menghadapi tantangan-tantangan aktual. Tantangan perkaderan paling aktual dewasa ini antara lain terdiri dari: globalisasi, determinsime teknologi, rasionalitas ekonomi dan pengorganisasian masyarakat, kontestasi kebudayaan di berbagai arena.

A. Globalisasi

Pada hakekatnya globalisasi merupakan tahapan lebih jauh dari perkembangan kapitalisme, yang tidak lagi bisa terbendung atau terbatasi oleh kekuatan apapun, termasuk negara. Globalisasi telah merubah konsep ruang dan waktu, sebagaimana dewasa ini tercermin dalam arus perpindahan segala bentuk kapital—seperti uang, benda-benda, kebudayaan, teknologi, dan informasi—yang berlangsung dalam skala kecepatan yang begitu tinggi, dan menembus semua batas ruang sosial maupun pribadi. Globalisasi merupakan daya utama penggerak perubahan masyarakat, bersifat tidak terelakkan dan tak mungkin dihindari. Karena itu, sisi positif dari globalisasi merupakan bagian yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mendorong berlangsungnya perubahan-perubahan positif dalam berbagai satuan sosial, mulai dari individu, keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara.

B. Determinisme Teknologi

Detreminisme teknologi merupakan resultan dari perkembangan masyarakat industri (industrial society) yang secara bertahap telah berhasil menggantikan peranan masyarakat tradisonal (traditional society) sebagai lokus utama bagi perkembangan peradaban manusia. Determinisme teknologi—terutama dalam dunia yang tengah terintegrasi sepenuhnya melalui teknologi informasi—pada akhirnya menghadirkan rasionalitas teknologi dalam kehidupan masyarakat. Teknologi telah berkembang bukan saja sebagai instrumen dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk suatu jenis kesadaran baru, dimana perkembangan dunia sosial dan dunia personal tidak mungkin lagi menutup diri dari pengaruh teknologi. Teknologi pada bentuknya yang asli adalah sesuatu yang netral, tetapi dalam dunia sosial, teknologi bisa berarti membebaskan manusia dengan memberi daya kemampuan yang tinggi dalam menghadapai dan mengelola berbagai persoalan. Di sisi lain, teknologi dengan sifat rasional, impersonal, dan dehumanistik yang dikandungnya, juga merupakan ancaman potensial bagi kebebasan manusia, terutama jika sikap terhadap teknologi bersifat eksploitatif.

Daya jangkau teknologi yang demikian luas, dibarengi kemampuan teknologi dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, menciptakan fenomena “atomisme” atau individualisme dalam kehidupan masyarakat. Hal terpenting dari menguatnya individualisme—baik sebagai sebab maupun akibat dalam kaitannya dengan teknologi—telah mendorong lahirnya berbagai bentuk “solidaritas baru” untuk mempertahankan tegaknya suatu masyarakat. Ini terkait dengan fakta bahwa atomisme dalam dunia sosial menghasilkan ruang kebebasan pada tingkat individual, namun melemahkan sumber-sumber utama pembentuk solidaritas dan integrasi dalam masyarakat, seperti tradisi, ikatan-ikatan primordial, maupun ikatan-ikatan emosional. Salah satu bentuk solidaritas baru yang muncul akibat menguatnya peranan teknologi itu adalah berkembangnya pembagian kerja atau division of labor. Betapapun, pembagian kerja merupakan tuntutan yang tak terelakkan, dan merupakan salah satu sumber pembentukan solidaritas, yang berguna untuk mendukung terbinanya keutuhan masyarakat.

C. Rasionalitas Ekonomi dan Pengorganisasian Masyarakat

Rasionalitas ekonomi dan pengorganisasian masyarakat merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama dalam masyarakat modern. Motif, dorongan, dan kepentingan ekonomi merupakan mesin utama yang menggerakkan masyarakat. Rasionalitas ekonomi membentuk kesadaran kalkulatif, memperkuat pola hubungan kontraktual, mempertinggi kemampuan mengelola resiko, memperkuat orientasi mengejar keuntungan, memperbesar akumulasi aset, memperluas kegiatan investasi, dan mempertinggi kecakapan mengelola produksi. Rasionalitas ekonomi akhirnya berujung kepada penguatan peranan pasar. Rasionalitas ekonomi menjadikan pasar bukan saja sebagai institusi ekonomi, tetapi juga institusi sosial, politik, dan kebudayaan.

Institusi pasar, pada akhirnya, sangat berpengaruh dalam pembentukan corporate society, yaitu suatu masyarakat yang sumber-sumber ikatannya terbentuk atau berasal dari norma-norma institusi pasar, yang berbasis dari rasionalitas ekonomi. Corporate society—yang kehadirannya bisa dibedakan dari institusi state dan civil society—menghasilkan suatu solidaritas organik, yaitu solidaritas yang digerakkan oleh dorongan-dorongan organisasional yang bersifat ekonomis, teknologis, dan meninggalkan ikatan-ikatan tradisional yang berbasis ikatan kekeluargaan yang mengutamakan kegotong-royongan.

D. Kontestasi Kebudayaan

Kontestasi kebudayaan—terutama sebagai konsekuensi dari globalisasi, determinisme teknologi, dan rasionalitas ekonomi—pada hakekatnya terlahir sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, dan berlangsung dalam arena yang luas. Kontestasi kebudayaan timbul bukan saja karena norma-norma persaingan bebas dalam rasionalitas ekonomi turut berpengaruh dalam pengorganisasian masyarakat, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk memenangkan suatu bentuk kebudayaan tertentu yang mampu menjamin “pelembagaan kemenangan” masyarakat modern atas berbagai jenis masyarakat lainnya yang tersisa.

Kontestasi kebudayaan, karena itu, seringkali ditingkatkan menjadi benturan kebudayaan, terutama karena terpicu oleh kenyataan bahwa dunia modern a la Barat dengan segenap kebudayaan yang dimilikinya, tidak bisa menerima kenyataan adanya berbagai jenis dunia kultural non-Barat, yang mampu bertahan hidup tanpa harus tergantung kepada Barat.

III. HMI DAN EVOLUSI CITA-CITA KEMASYARAKATAN

Salah satu aspek menarik dalam sejarah perjalanan HMI adalah terkandungnya sejumlah cita-cita sosial kemasyarakatan, yang merekam perjumpaan HMI dengan berbagai peristiwa penting, di berbagai era yang dilaluinya. Artikulasi cita-cita kemasyarakatan itu terekam dari sejarah perkaderan HMI yang mengusung cita ideal (das sollen) baik pada tataran individu, maupun pada tataran community dan society. Dimensi perkaderan dalam wilayah pembentukan karakter dan pembentukan komunitas merupakan proses yang terjadi pada wilayah anggota HMI. Sedangkan dimensi perkaderan dalam wilayah kealumnian lebih menyentuh ke berbagai wilayah societal, yaitu wilayah-wilayah masyarakat yang terkait dengan fungsi-fungsi kelembagaan yang luas dan menyebar dalam masyarakat, baik di lapangan politik, ekonomi, maupun sosial-kebudayaan. Tujuan HMI merekam dengan baik seluruh rangkaian proses simultan ini, dengan mengartikulasikannya ke dalam kalimat sederhana, namun bersifat operasional dan kaya makna: “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.”

Cita-cita kemasyarakatan ini juga mencerminkan pengaruh kuat dari dua bentuk masyarakat yang bersifat inheren dan saling mempengaruhi dalam sejarah perkembangan HMI. Keduanya adalah Masyarakat Islam (Islamic society) dan masyarakat modern (modern society). Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berlandaskan moral, proaktif terhadap toleransi, perdamaian, dan kemakmuran, mendukung prinsip-prinsip inklusifitas (dengan merangkul semua manusia tanpa membedakan latar belakang suku dan golongan ke dalam Islam), mendukung ide-ide kemajuan, dan terbangun di bawah kedaulatan Tuhan (Islamic society is a society which is moral-based, proactive for tolerance, peace and prosperity, supporting the principles of inclusion, ideas of progress, and guided by the God sovereignty).

Pada sisi yang bersebelahan, HMI juga berkaitan dengan cita-cita yang berbasis dari dinamika masyarakat modern, yang terdefinisikan sebagai sebuah masyarakat rasional yang berbasis teknologi dan ekonomi, mendukung tegaknya kesederajatan, kemakmuran, dan stabilitas, proaktif terhadap ide-ide sekular dan ide-ide kemajuan, dan menyatukan berbagai keragaman dalam ikatan keadaban (modern society is a society which is based on technology and economy, promoting equality-prosperity-stability, and proactive upon secular ideas and ideas of progress, and uniting diversity within the bond of civility).

Dalam konteks kenegaraan, cita-cita sosial kemasyarakatan HMI juga sejalan dengan cita-cita nasional kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila.

Berbagai cita-cita sosial kemasyarakatan yang hidup dan menghidupi, serta menggerakkan sejarah perjalanan HMI itu, pada sejumlah momentum terlihat menampilkan ekspresi terkuatnya, namun pada momentum yang lain, tersaput oleh perilaku-perilaku penyimpangan, yang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dan tidak prinsipil. Meski demikian, sebagai sesuatu yang genuine, cita-cita sosial kemasyarakatan HMI itu sesungguhnya tidak pernah mati.

HMI Komisariat: Ujung Tombak Gerakan, Sumber Inspirasi dan Gairah Perjuangan

Budi Mulya — Tue, 22 Sep 2009 13:03:36 +0000

Himpunan Mahasiswa Islam telah hidup di bumi Indonesia selama bertahun-tahun. HMI sebagai sebuah institusi memiliki tujuan yang sangat mulia. Secara sederhana HMI memiliki ruang lingkup perjuangan yang meliputi 3 hal: Pemikiran, Keislaman dan Pergerakan Sosial.

…terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam yang bertanggungjawab atas terwujudnya masyrakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT…

Namun setiap organisasi mahasiswa memiliki tujuan mulia yang tercantum dalam AD dan ART nya. Semua itu bukanlah ukuran. Karena terkadang usia bergerak bersamaan dengan menurunnya ghiroh perjuangan. Di negara ini, Indonesia tercinta, partai yang berusia tua adalah partai yang paling pragmatis, partai yang dari pemilu-ke pemilu dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang kian waktu mulai kehilangan idealismenya.

Begitu pula organisasi mahasiswa. Sejarah membuktikan setiap organisasi mahasiswa yang belum memiliki alumni yang ikut berkecimpung dalam ranah kekuasaan adalah organisasi mahasiswa yang tidak pernah kehabisan bara perjuangan. namun kemana bara itu lenyap? Kemana panas didada melihat ketidakadilan itu pergi? Apakah karena mereka semua sudah mulai mencium wanginya duit?

Materi, kekuasaan, dan iming-iming lainnya adalah rintangan yang selalu saja ada disetiap jalan para pejuang. Tak juga ketinggalan HMI. Kemanakah Cak Nur-Cak Nur Muda? Ahmad Wahib-Ahmad Wahib baru? Kemanakah para pemikir, mahasiswa-mahasiswa yang dalam usia mudanya bergairah membara untuk berkecimpng di kawah candradimukanya perkaderan? Kemana para pejuang intelektual yang setiap kepergiannya ke ruang belajar (kampus) diniatkan untuk melakukan penyebaran idealisme?

Apakah mereka hilang?

Tidak juga. Usia tua datang menggantikan keberanian dan kenekadan khas mahasiswa dalam mengekspresikan pemikiran, perlawanan dan kreatifitas. Kaum tercerahkan memang selalu berasal dari para minoritas kreatif. mereka selalu saja dimulai dari sedikit, dari focus-focus group discussion, dari lingkaran kajian mahasiswa yang kecil, yang perlahan tapi pasti menumbuhkan benih-benih kesadaran dan semangat perlawanan.

Mengapa mahasiswa harus melawan?

Karena untuk itulah mereka ada. Terkadang banyak pihak mempertanyakan daya kritis mahasiswa dan mengatakan ‘Mengapa kalian hanya bisa mengkritik? Mengapa tidak memberi solusi?’ Ketahuilah teman, bahwa pernyataan itu adalah pernyataan kosong. Jangan pernah mundur karena kalian tidak pernah memberi solusi. Karena kita mahasiswa bukan pejabat. Janganlah dulu berfikir mengenai solusi. Kita sudah terlalu sering melihat terlalu banyak para senior dan alumni HMI (dan organisasi mahasiswa lainnya) yang dengan dalih ingin menyampaikan solusi namun kemudian menjadi bagian dari penindasan.

Cukuplah kita memiliki daya kritis, sampai disitu saja kondisi kampus hari ni sudah sangat menyulitkan. Sampai mengkritik saja kita sekarang sudah susah. Jangan pikir solusi. Karena kita tidak dibayar untuk itu, dan tidak berkewajuban untuk itu. Sikap kritis yang dilakukan mahasiswa sudah merupakan solusi. Jangan pernah kehilangan daya kritis karena todongan pertanyaan tentang ‘Apa Solusi anda sebagai mahasiswa?’. Sungguh pertanyaan yang mematikan daya kritis. Gerakan HMI harus dibangun dari kaya fikir kritis.

Bukan karena mahasiswa tidak pintar. Namun jika itu harus kita jawab, maka layaklah kita duduk di bangku DPR atau pemerintahan. Dan silahkan para anggota dewan, presidan dan pembantu-pembantunya kembali duduk di bangku mahasiswa, kembali kuliah, kembali belajar.

HMI Komisariat di Seluruh Indonesia Bersatulah!

Mengapa HMI komisariat? Karena komisariat tidak terkontaminasi dengan hasrat kekuasaan. Jika iya, maka senior-senior di Cabanglah yang telah mengajarkan hal itu. Dan itupun hanyalah kompetisi fair yang meramaikan event tahunan. Namun HMI di jenjang lainnya (terutama Pengurus Besar) adalah bagian dari tubuh HMI yang borok. Yang tiap tahun layak untuk menjadi bahan amputasi.

HMI Komisariatlah yang berjuang, memberikan perhatian terhadap perkaderan. Dan secara pahit harus kita akui bahwa sekian banyak kader HMI tidak mendapatkan perhatian dari PB HMI. Itulah yang membuat PB HMI tidak lagi dijadikan rujukan oleh kader-kader HMI.

HMI Komisariatlah yang berkeringat memberikan perhatian terdalamnya pada perkaderan. PB HMI sungguh tak bisa dibanggakan begitu juga Badko HMI (Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam).

HMI Komisariatlah Inspirasi, dimana setiap kesulitan menemukan solusi kreatif untuk memecahkannya. Dimana setiap musuh dilawan, dimana setiap kemalasan harus dihancurkan. Kebodohan harus ditendang jauh-jauh.

Mari kawan-kawan kader HMI di Seluruh Indonesia. Walaupun kita miskin contoh, miskin teladan, miskin kepemimpinan. Namun kita tahu, golora gairah perjuangan di HMI Komisariat kita masing-masing adalah gelora perjuangan yang tidak akan pernah padam. Kita membuat teladan, kita memimpin diri kita sendiri. Agar cerah negeri ini, cahaya Islam yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan harus kita pancarkan.

HMI Komisariat di Seluruh Indonesia Bersatulah!

Lawan Penindasan! Kibarkan Panji Keadilan!

AKSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SURAKARTA – PERANG KORUPSI…!!!

ressay — Thu, 17 Sep 2009 09:03:11 +0000

AKSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SURAKARTA

PERANG KORUPSI…!!!

SAAT INI IKHTIAR KITA, BANGSA INDONESIA DALAM MEMERANGI KORUPSI SEDANG DIHADANG DENGAN PERSOALAN RAKSASA. Yaitu ambang kegagalan pasti, DPR untuk menghasilkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya sudah diselesaikan 3 tahun yang lalu, berdasarkan putusan MK No. 012-014-019/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, MK mengisyaratkan bahwa jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan UU Pengadilan Tipikor tidak muncul maka seluruh kasus yang sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK akan diserahkan kepada pengadilan umum. Padahal kita tahu bahwa pengadilan umum adalah sarang mafia peradilan yang gemar meloloskan para koruptor. Jika hal itu terjadi, “SORAK GEMBIRA KORUPTOR DI INDONESIA AKAN MEMBAHANA, AKHIRNYA KEMBALI LAGI RAKYAT YANG MENANGGUNG SENGSARA DAN DERITA.”

Keputusan MK ini pada dasarnya sudah tepat, mengingat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan hanya diatur melalui UU KPK Pasal 53 an sich. Hal ini bisa ditafsirkan keliru bahwa pengadilan tipikor berada di bawah KPK, bukan berada di bawah kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu MA. Disinilah letak kekeliruannya. Dikatakan dalam putusan MK bahwa sudah seharusnya diatur dalam UU tersendiri. Pada hakikatnya tegas ditunjukkan bahwa dalam hal ini keputusan MK hendak mengukuhkan eksistensi Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan bagi proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Jadi untuk mendukung pemberantasan korupsi bukan sebaliknya, seperti kita lihat sekarang fenomena berjalannya scenario keji “membunuh” gerakan pemberantasa korupsi (KPK diobok-obok dan hendak dikebiri kewenangannya, saling serang antara lembaga penegak hukum POLRI, KEJAKSAAN, KPK, dan UU Tipikor yang hampir pasti gagal).

Putusan MK memerintahkan DPR untuk membuat UU Pengadilan Tipikor dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung dari dibacakannya putusan MK tersebut yaitu pers 19 Desember 2006. Ironisnya sampai dengan saat ini masih terkatung-katung tidak jelas dan 90% bisa dipastikan gagal. Yang menjadi persoalan sekarang adalah DPR Periode 2004-2009 akan habis masa jabatannya per-30 September 2009 namun hingga detik ini karena ”kemalasan” DPR, RUU Pengadilan Tipikor belum juga selesai dibahas. Lebih parah lagi, ada upaya masif dari DPR melalui kewenangan legalitas mereka didukung kejaksaan dan kepolisian, hendak menyelewengkan amanat putusan MK yang pada dasarnya hanya mengatur eksistensi Pengadilan Tipikor dalam UU tersendiri menjadi upaya pengebirian kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam hal penuntutan dan penyadapan. Padahal kita tahu KPK adalah harapan luar biasa rakyat Indonesia saat ini dalam hal penanganan kasus Korupsi disamping Kejaksaan dan Kepolisian. Yang pasti DPR dalam kasus ini sudah membuat kesalahan besar yaitu: membuang-buang waktu dan mengabaikan putusan MK yang sifatnya final dan mengikat. Tindakan DPR adalah ”bodoh” seperti musuh dalam selimut dan menghambat ikhtiar rakyat untuk memberantas korupsi.

Harapan terakhir kita ada dipundak SBY yang sampai hari ini belum terdengar gema suaranya untuk merealisasikan janji besarnya: ”KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI” dengan bukti nyata mensyahkan Perpu Peradilan Tipikor. Tentunya perpu yang ideal sesuai dengan amanat pengukuhan ikhtiar bangsa untuk memberantas segala bentuk korupsi sesuai putusan MK, tidak seperti RUU yang digulirkan DPR namun sekali lagi Perpu Tipikor yang ideal.

Melihat Situasi kondisi krisis dan kritis beberap hari ini terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, menyulut semangat kami HMI Cabang Surakarta untuk turun ke jalan bersuara lantang untuk menyerukan sikap dan desakan kami ke penjuru negeri:

Bahwa HMI Cabang Surakarta TEGAS AKAN SELALU MENDUKUNG DAN MENGAWAL IKHTIAR PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA SERTA MENGECAM KERAS USAHA PIHAK MANAPUN YANG MENGHALANGI USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI.
Bahwa HMI Cabang Surakarta menilai DPR Periode 2004-2009 ”GAGAL TOTAL” dalam mengembag amanah rakyat dalam ikhtiar pemberantasan korupsi dengan bukti kegagalan membentuk UU Pengadilan Tipikor sesuai putusan MK. ”SEMOGA TUHAN MENGAMPUNI DOSA-DOSA KALIAN”.
Bahwa HMI Cabang Surakarta MENDESAK PRESIDEN SBY untuk secepatnya membuktikan janjinya dalam upaya pemberantasa korupsi dengan ”MENERBITKAN PERPU PENGADILAN TIPIKOR YANG IDEAL”.
Bahwa HMI Cabang Surakarta menyerukan kepada POLRI dan KEJAKSAAN untuk bersatu dengan KPK, bukan justru saling menyerang dan melemahkan. ”KARENA LAWAN KITA BUKAN SESAMA PENEGAK HUKUM MELAINKAN KORUPSI”. Sehingga tidak perlu berebut kewenangan tetapi ”BERLOMBA-LOMBA DALAM KEBAIKAN” menumpas korupsi di Indonesia.
Bahwa HMI Cabang Surakarta menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bersatu menghimpun kekuatan untuk mendukung ”IKHTIAR PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA” yang sedang dihadang oleh berbagai persoalan ”RAKSASA”. Dalam aksi ini HMI Cabang Surakarta melayangkan surat desakan kepada DPR dan Presiden.

Keharusan merejuvenasi gerakan HMI

ressay — Tue, 08 Sep 2009 20:04:24 +0000

Oleh: Luhung Ahmad Perguna

ENAM puluh dua tahun yang lalu, atau tepatnya 5 Februari 1947 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir. HMI sebagai sebuah gerakan mahasiswa yang menjadikan Islam sebagai bendera perjuangan tentu menjadi salah satu bagian yang harus berada di garis terdepan untuk berjuang memperbaiki kondisi bangsa yang belum mengalami perubahan signifikan ini. Sebut saja korupsi yang masih merajalela, kemiskinan, kekerasan dan bentuk kejahatan lain begitu tumbuh subur di negeri yang mayoritas beragama Islam ini.

Drs Agussalim Sitompul pernah menulis sebuah buku kecil yang diberi judul Citra HMI. Dalam satu bagiannya menerangkan tentang citra ganda umat Islam Indonesia dan citra ganda HMI yang masih cukup relevan bila dikaitkan dengan keadaan umat Islam sekarang.

Umat Islam Indonesia memiliki citra positif dan negatif secara bersamaan, bahkan jika diamati lebih dalam maka citra negatif umat Islam Indonesia ternyata lebih kental akhir-akhir ini. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana stempel “teroris” dilekatkan pada baju umat Islam Indonesia, kemudian muncul sektarian-sektarian yang cukup menyesatkan umat, bahkan yang terakhir muncul sektarian “mesum” atas nama agama.

Sedangkan HMI sebagai salah satu organisasi pergerakan mahasiswa Islam juga memiliki nasib yang kurang lebih sama. Citra negatif yang tampaknya belum hilang dari HMI antara lain, pembinaan kader (anggota maupun alumni) yang kurang efektif, sehingga parameter kuantitatif seperti data jumlah kader seluruh Indonesia, maupun parameter kualitatif keberhasilan pembinaan tidak pernah bisa diukur dengan tepat.

Akibatnya, pertumbuhan organisasi tidak dapat dipantau dengan baik, sehingga menghambat langkah gerak HMI yang terlanjur besar ini. Tuntutan sejarah juga mengharuskan HMI untuk pecah menjadi HMI MPO dan DIPO tentu tidak dengan mudah dilupakan oleh masyarakat. Begitupun perihal pendanaan organisasi, kultur di HMI menciptakan keyakinan bahwa “tangan di bawah lebih mulia daripada pulang dengan tangan kosong” (meskipun juga terjadi pada organisasi lain). Lingkaran ketergantungan memang sudah begitu kuat, persoalannya sekarang bagaimana mengimbangi hal itu dengan bentuk perjuangan yang lebih menyentuh persoalan rakyat.

Meskipun demikian, citra positif HMI pernah begitu menggaung pascakemerdekaan. HMI telah menorehkan sejarah dengan partisipasinya dalam perang kemerdekaan, penumpasan G 30 S PKI di Madiun 1948, dan juga di tahun 1965. lebih-lebih ketika Orde Baru berkuasa banyak kader HMI yang menjadi pelopor bagi bangsa ini. Dalam segi intelektual HMI memiliki banyak sekali pemikir dan cendekiawan ulung yang menjadi ikon bagi HMI, misalnya Cak Nur, Ahmad Wahib, dan kawan-kawan.

Strategi ke depan

Sesuai dengan misi HMI yang bergerak dalam ranah kebangsaan, kemahasiswaan, dan keislaman. Kini bukan saatnya lagi untuk bermimpi melakukan perbuatan besar dan menjadi pahlawan yang memiliki nama harum dan dicatat dalam sejarah. Melainkan, yang penting saat ini adalah hari di mana HMI dituntut untuk membuktikan komitmennya terhadap permasalahan- permasalahan kebangsaan terkini. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan adalah masalahmasalah riil bangsa ini.

HMI tidak hanya mengurusi masalah pergantian pemerintahan atau rezim, atau dukung tidak mendukung terhadap kekuatan politik yang ada, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban untuk turut memecahkan berbagai bentuk masalah tersebut,

Niat dan keinginan mulia itu hanya akan menjadi omong kosong belaka tatkala HMI tidak melakukan peremajaan kembali (rejuvenasi) terhadap strategi perjuangannya. Banyak cara yang dapat dilakukan, HMI di setiap daerah harus memiliki basis atau komunitas yang dikelola dan dibela kepentingannya. Misalnya, komunitas pedagang kaki lima, pengamen, pendidikan agama untuk anak jalanan, kaum miskin kota, dan kaum marginal.

Selama ini peran itu telah direbut oleh berbagai LSM atau NGO tumbuh subur di daerah-daerah. Padahal jika kita bandingkan, niscaya HMI akan lebih besar dari LSM mana pun di Indonesia. Kita memiliki input dari intelektual kampus, memiliki jaringan dan alumni yang tersebar di seluruh tanah air, dan kaderisasi yang terus menerus. Tetapi, mengapa gerakan HMI terasa hilang ditelan bumi? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan tindakan.

Persoalan kemiskinan, perusakan lingkungan, eksploitasi buruh dan sebagainya merupakan masalah rumit/kompleks yang dapat dijelaskan secara konseptual oleh para intelektual. Sehingga kehadiran intelektual muda HMI di tengah kebingungan masyarakat merespon perkembangan sosial ekonomi saat ini, benar-benar sangat dibutuhkan. Peran sebagai agent of change hendaknya dapat diwujudkan secara benar melalui keterlibatan aktif HMI baik di tingkatan komisariat maupun cabang untuk minimal memberikan informasi yang benar dan membangun kesadaran kritis kepada masyarakat sekitar atau komunitas basisnya. Perlu dibangun kesadaran kolektif bersama bahwa perjuangan HMI harusnya mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan sosial yang ada. Langkah yang bisa ditempuh adalah dengan pengembangan mitra basis, menjadi pengorganisasi komunitas, advokasi kepentingan publik, dan pemberdayaan kader untuk memberdayakan masyarakat.

Tanggung jawab yang berat itu tentu saja membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan. Tidak lupa menghitung dan menimbang risiko yang harus ditanggung dari setiap tindakan organisasi. Pembentukan karakter intelektual (akademis), pengabdi, pencipta, yang bernafaskan Islam menjadi tugas penting dan pertama harus dilakukan.

Kemudian, tafsir terhadap perjuangan HMI itu sendiri harus dirumuskan kembali. Sebagaimana amanat konstitusi, HMI memiliki peran sebagai organisasi perjuangan. Perjuangan untuk siapa? dan bagaimana? Itulah yang membutuhkan pemikiran dan penafsiran, tentunya berdasarkan pembacaan mendalam terhadap realitas.

Dengan rejuvenasi gerakan HMI, maka dengan perlahan ditepislah anggapan bahwa perjuangan yang baik haruslah perjuangan yang heroik dan berdarah-darah. Menjadi perjuangan sejati yang concern menyelesaikan permasalahan rakyat di tingkat mikro. Bergabung bersama rakyat, tidak sekedar untuk memobilisasinya, melainkan untuk mencerdaskannya. Bergulirnya desentralisasi dan meluasnya partisipasi publik, menuntut gerakan HMI dialihkan dari isuisu Jakarta, menjadi isu-isu daerah. Bukan berarti isu nasional tidak penting, tetapi akan lebih manis dan bermakna untuk memecahkan masalah yang lebih dekat terlebih dahulu. Dan keikhlasan untuk tidak sekedar mengejar orientasi politik di HMI, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT sungguh sangat diperlukan sebagai ruh gerakan.

Ketua Bidang Pemberdayaan Umat

HMI Cabang Surakarta

Rejuvenasi Gerakan Mahasiwa: Sebuah Kebutuhan Mendesak

ressay — Tue, 08 Sep 2009 19:58:42 +0000

Oleh: Eka Nada Shofa Alkhajar

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan” (Soe Hok Gie).

Letupan semangat dari seorang aktivis dan demonstran bernama Gie seakan menjadi sebuah nilai idealis yang senantiasa mengilhami Gerakan Mahasiswa (GM) untuk tetap bertahan ditengah benturan zaman yang terus bergulir. Siapa yang memungkiri peran dari GM dalam mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia? Tidak ada.

Tak dapat dipungkiri bahwa GM memiliki peranan yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah fakta sejarah menggambarkan peran dan kekuatan GM dalam mendorong terjadinya gelombang perubahan. Tumbangnya Orde Lama (Soekarno) dan Orde Baru (Soeharto) adalah bukti dari keampuhan GM.

Namun, kini berbicara tentang GM sudah menjadi sebuah keyakinan bersama (common sense) yang berkembang di tengah masyarakat bahwa GM kini sudah melempem tak punya taji seperti dulu. Sialnya, hingga kini mahasiswa sekarang masih terus diajak untuk menyaksikan film dokumenter mengenai keheroikkan mahasiswa angkatan ’98 yang berhasil menjatuhkan rezim orde baru kala itu. Mereka diajak dalam romantisme sejarah yang sudah-sudah sampai harus terbuai di dalamnya.

Memang di Indonesia katakanlah gerakan tahun 20-an, 40-an, 60-an 80-an, dan terakhir reformasi ’98 sebagai contoh dari hiruk pikuk dari gerakan mahasiswa yang menggema hingga sekarang. Hanya saja yang perlu dipahami dan disadari bahwa hal tersebut adalah sejarah yang sudah berlalu. Sudah saatnya GM hari ini membuat lukisan sejarahnya sendiri.

Denny J.A. (1990) dalam buku Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an, mengungkapkan pertanyaan menggugah yaitu dimanakah GM harus mengambil posisi? Adakah kekuatan politik GM masih diperhitungkan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas tentu saja tidak mudah. Harus dipahami terlebih dahulu, bagaimana konteks dan realitas dimana GM itu berada. Pertanyaan di atas tidak akan relevan dilontarkan pada negara yang memiliki sistem politik yang sudah terlembaga dengan baik. Sebagaimana di negara-negara maju dengan separation of power yang tegas dan ketat. Karena di sana kekuatan mahasiswa adalah non-faktor. Sebaliknya, pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan bagi kondisi sosial politik di Indonesia, lebih-lebih untuk saat ini.

Untuk konteks sekarang yang diperlukan adalah meluruskan kembali rel pergerakan mahasiswa secara hati-hati dan peka terhadap konstelasi politik yang sedang dan akan terjadi. Jika kita tidak ingin terjebak dalam romantisme gerakan semu atau bahkan terus dikebiri oleh penguasa. Tak ayal bahwa rejuvenasi (peremajaan kembali) GM menjadi suatu kebutuhan mendesak di tengah kondisi GM yang saat ini boleh dibilang mengalami stagnasi dimana GM kini belum mampu menjawab tantangan zaman yang semakin cepat.

Untuk itu perlu dibangun kesadaran kolektif (collective counciousness) bersama bahwa perjuangan GM harus mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menjawab permasalahan di lingkungan sosialnya dan substansial umat. Dimana hal penting yang dapat dimulai dan dilakukan saat ini adalah bergerak memberdayakan masyarakat/ basis sipil (local empowering) semisal melalui pengembangan mitra basis dengan jalan menjadi pengorganisir komunitas (community development) dan advokasi kepentingan publik yang mana peran itu kini telah diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum tentu memihak kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya rejuvenasi GM maka dengan perlahan ditepislah anggapan bahwa perjuangan yang baik haruslah perjuangan yang heroik dan berdarah-darah, melainkan hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi perjuang sejati yang concern menyelesaikan permasalahan rakyat di tingkat mikro. Bergabung bersama rakyat, tidak sekedar memobilisasinya, melainkan untuk mencerdaskannya.

Di era otonomi daerah yang ditandai dengan bergulirnya desentralisasi dan meluasnya partisipasi publik seharusnya menuntut GM untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu Jakarta, menjadi isu-isu daerah. Hal ini bukan berarti isu nasional tidak penting, tetapi akan lebih manis dan bermakna untuk memecahkan masalah yang lebih dekat terlebih dahulu.

Selain itu, GM seperti HMI, KAMMI, IMM, PMII, GMNI, GP, PMKRI dan sebagainya diharapkan mampu menjadi kelompok penekan (presssure group) untuk mendorong terciptanya suasana yang ideal di tengah masyarakat. Kelompok penekan disini sebagaimana diungkapkan seorang pakar politik, Maurice Duverger, adalah “any group or organization which by persuasion, propaganda, or other means, regulary attempts to influence and shape the polices of goverment“. Kelompok penekan tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri, mereka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan sementara mereka tidak terlibat didalamnya; mereka melancarkan “tekanan-tekanan” atas kekuasaan yang sedang berjalan (Duverger, 1984).

Jika GM tidak mampu memainkan peranan dan memberikan kontribusi bagi pemecahan persoalan umat maka tak salah jika ada pendapat yang mengatakan bahwa GM kini lebih senang, maaf, hanya “beronani intelektual” saja. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus ditanggapi dengan emosional akan tetapi dengan lapang dada sebagai sebuah kritik konstruktif bagi siapapun yang mengaku bagian dari GM. Sehingga GM nantinya tidak hanya pandai berwacana namun minim dalam aplikasi dan gerak.

Kedepan perlu dipahami bahwa GM merupakan sebuah kontinuitas gerak. Aktivis boleh berganti, strategi dan taktik dapat saja berubah, varian penindasan dapat saja lebih cantik, tetapi spirit perjuangan tidak akan pernah pudar. GM akan selalu hadir dalam dunia yang masih dikotomik. Artinya, bila ada kelompok yang menindas, GM akan melakukan perjuangan akselerasi bagi kaum tertindas. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab moral GM untuk senantiasa memihak pada kaum yang tertindas. Kini rejuvenasi gerakan menjadi keharusan bagi GM untuk tetap mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya GM mulai berpikir untuk “berjuang dalam bentuk lain”. Tidak melulu dalam gerakan “asal bersebrangan dengan penguasa” maupun “gerakan yang selalu berimplikasi politik”. Mungkin refleksi yang tepat bagi GM di awal tahun 2009 yang baru saja bergulir ini adalah apabila GM tidak menjadi bagian dari pernyelesaian masalah maka bisa jadi GM adalah bagian dari masalah itu sendiri. Gerakan Mahasiswa, Ayo Bergerak!.

Ketua Umum HMI Cabang Surakarta

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNS Solo,

Penulis buku “Pahlawan2 yang Digugat”

Ulama, Intelektual Tukang dan Negara

Satria Nugraha — Sun, 06 Sep 2009 14:48:57 +0000

Seorang teman secara vulgar sering menyalahkan Islam atas berbagai keadaan buruk yang menimpa Indonesia. Menurutnya, Islam adalah biang keladi dari segala macam yang terjadi di Indonesia.

Saya tidak heran setelah sekian banyak propaganda hitam atas Islam, banyak orang yang berpandangan demikian. Hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Dan dia memiliki alasan untuk berfikir seperti itu.

Pun saya tidak perbah bermaksud untuk mengklarifikasi penilaiannya. Biarkan saja siempunya itu berfikir demikian.

Kenyataannya, kita memiliki ulama yang memandang bahwa aurat itu hanya ada pada wanita. Dan karenanyalah wanita selalu menjadi objek dakwah, terutama masalah aurat.

Karena perbankan, birokrasi dan pendidikan, serta berbagai macam bidang yang masih memerlukan perhatian di Negara kita ini tidak perlu ditutup auratnya.

Korupsi, pelarian asset, dan perekonomian itu tidak punya aurat. Setidaknya itulah yang saya tangkap jika melihat gelagat ulama yang tidak kunjung memberikan pengarahan pada permasalahan-permasalahan sosial.

Ulama di kangkangi Negara?

Saya tidak mau menyebutkannya begitu, namun si kawan berfikir seperti itu. Mencoba memahami bagaimana dia berfikir, saya bertanya: mengapa?

Jawabannya ketus. Karena mereka melihat berbagai permasalahan ini timbul dari masalah individual. Jika orang miskin maka itu karena dia adalah pemalas. Mereka gagal mempereteli jeroan jejaring kuasa negara dalam menghambat proses pergerakan vertikal masyarakat.

Saat pendidikan ini menjadi hak setiap anak bangsa, kemana ulama saat terjadi privatisasi dan wacana BHP ditiupkan? Saat orang menjadi pengemis, maka tindakannya itu haram. Ok, kemiskinan dekat dengan kekafiran, namun di negara kita ini, terlalu naïf untuk menilai sabab musabab dari kemiskinan adalah kemalasan, sambil mengabaikan sistem yang memiskinkan.

Pendidikan dan ekonomi tak punya aurat, maka tak perlu ditutupi. Padahal, saat pengemis dihukum atas kemiskinannya, sang teman menghina keras, ini blaming the victim. Wong korban kok dihukum. Miskin itu korban, siapa yang mau miskin?

Mau kaya harus berpendidikan, mau berpendidikan harus bayar mahal.

Apalah merdeka jika kampus dan sekolah adalah milik priyayi. Apa ini jaman londo? Katanya kesal. Hmm… bahasamu saja yang kurang di ayak, kataku dalam hati, akalmu agak kinclong juga.

Terpisah dengan sengaja

Maka tak salah jika ini disebut sebagai sekuler. Sekuler itu bukan orang yang ingin mewacanakan desakralisasi lembaga agama. Sekuler itu adalah perkerjaan para ulama untuk hanya mengurusi masalah aurat personal ketimbang aurat sosial. Fokus mengurusi masalah pribadi dan mengabaikan masalah masyarakat.

Membiarkan masyarakat berfikir bahwa masalah pribadi mereka adalah semata-mata kesalahannya sendiri, membuatnya frustasi dan gantung leher karena tidak bisa bayar SPP.

Lembaga agama tidak sakral dan tidak tabu. Baik itu lembaga tempat kongkow-kongkownya ulama, atau juga organisasi intelektual muslim seperti HMI. Jika HMI hanya menghasilkan intelektual tukang dengan hasrat merapat kepada kekuasaan lebih besar daripada upaya untuk melakukan transformasi intelektual kepada masyarakat, maka dia sama saja. Pada akhirnya hanya menjadi intelektual tukang…

Sedih? Ya sedikit. Hanya yakin kawan-kawan HMI di lingkungan komisariat punya keyakinan dan daya juang tinggi. Mereka belajar dan bergerak, berusaha mewujudkan cita ideal masyrakatnya. Diatas sana, tak apalah.

Happy ye ye ye happy ya

fafa — Thu, 03 Sep 2009 16:38:52 +0000

Happy ye ye ye happy ya…

saya pilih HMI saja

Siang jadi kenangan

Malam jadi impian

Cintaku, semakin mendalam

Happy ya ya ya happy ye…

Aku pilih HMI wae

Awan dadi kenangan

Bengi dadi impian

Tresnaku soyo luwih gedhe…

zhafran-ummu zhafran-eyang zhafran

Saya tidak yakin benar, apakah syair lagu di atas masih beredar di kalangan para kader HMI atau tidak, karena sepengetahuan dan seingat saya, selama kuliah dan berkecimpung di HMI, lagu ini sekalipun tak pernah ‘mampir’ ke telinga saya.

Lagu ini saya kenal jauh sebelum saya menyandang predikat mahasiswa, jauh sebelum saya menginjakkan kaki di kota Jember untuk kuliah, bahkan jauh sebelum saya mengenal suami saya yang saat saya menjadi mahasiswa baru, ia tengah berada di puncak karir sebagai ketua umum komisariat (idiiihh…segitu amat….)

Lagu ini justru menjadi syair pengantar tidur ketika saya, dan saudara saya yang lain masih berada dalam masa kanak-kanak. Yang bersenandung? siapa lagi kalau bukan ibunda tercinta.

Tak perlu dulu paham arti dari tiap syair yang terucap, dari nadanya yang semestinya riang tapi karena ibu yang menyanyikannya mendayu-dayu, kami lebih mudah tertidur. Toh, seiring bergulirnya waktu, kami juga memiliki rasa ingin tau yang besar tentang segala sesuatu, tak terkecuali tentang syair lagu itu dan kesempatan ibu untuk mengawali sebuah cerita panjang yang bersambung hingga kami dewasa pun terbukalah…

“HMI itu organisasi yang menempa ibu menjadi pribadi yang lebih kuat,tangguh, paham aturan main, dan lebih memahami Islam lebih dalam sewaktu ibu kuliah dulu…”, demikian cerita pembuka yang disampaikan ibu. Selanjutnya, hari demi hari, cerita itu senantiasa berkelanjutan. Saya tak pandai menguraikan setiap kata dan kalimat yang disampaikan oleh ibu saya, dengan gaya bahasanya yang gamblang dan lugas, sebagaimana saya tak pandai bercerita tentang Si Kancil yang Nakal Karena Mencuri Buah Timun atau Jaka Tarub yang mencuri selendang salah satu bidadari yang mandi di sungai.

Secara singkat, yang dapat saya tangkap dari cerita ibu, HMI dulu dengan HMI sekarang memang sudah banyak sekali perubahan. Satu contoh yang paling mendasar, kalau dulu nggak perlu ditanya tentang loyalitas, kesediaan diri masuk HMI secara sadar pun sudah menjadi jaminan kesetiaan, “lha dulu yang dihadapi kan PKI, kalau sudah berangkat ke kampus, nggak tau deh…bisa pulang selamat atau tidak ke rumah…”,begitu kira-kira suasana mencekam yang menggambarkan nuansa keorganisasian HMI di tahun 60-an. Sekarang, sudah melalui latihan kaderpun, tingkat loyalitas masih diragukan. Yah, memang segala sesuatunya kembali pada niat masing-masing pribadi dan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Saya tak berniat menyampaikan apa saja yang telah diceritakan ibu kepada saya tentang HMI, yang ingin saya titik tekankan bahwa sedemikian berpengaruhnya HMI bagi ibu, disadari atau tidak segala sesuatu menjadi perilaku menyeluruh yang kemudian memberi nilai-nilai kehidupan dan pengajaran bagi proses tumbuh kembang kami.

Artinya, berproses di HMI, tidak sekadar mengisi waktu dengan mencari kegiatan yang bermanfaat di organisasi, hanya semasa di bangku kuliah saja. Toh, sebuah keluarga (jika para kader HMI telah menikah kelak) adalah unit organisasi terkecil di dalam masyarakat?! mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keorganisasian HMI ketika sudah berumah tangga,mengapa tidak?!

Maka, menjadi sangat lucu ketika suatu ketika saya bertemu dengan salah seorang alumni yang sudah lama tak bersua dan sekarang menjadi saudagar bertanya kepada saya, “Apakabar, apa nih kegiatan sekarang?!”, ringan saja saya menjawab, “Ya…nggak jauh-jauh dari para aktivislah…”, eh dia balik berkomentar, “Waduh…dari dulu sampai sekarang masak masih seperti di HMI saja sih…”

Lantas, sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, tidak dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, hanya stag setelah menyandang gelar sarjana? apa artinya?!

Dilain kesempatan, ada lagi alumni yang berkomentar “aduh…sudah lama tidak berbicara didepan umum, agak susah nih kalau diminta ceramah…” haduuh…haduuhh…bagaimana ini, mengapa kesuksesan dan kejayaan hanya menjadi milik masa lalu ya…???? Padahal, sepengetahuan saya, kalau sudah ngaku aktivis, kalau sekadar diminta berbicara, kapanpun dan dimanapun mestinya selalu siap. Ya…mudah-mudahan sih hanya segelintir saja, jangan sampai pada umumnya dan sebagian besar kader. Bisa gawat!!!